Rencana Pemerintah Membentuk Kementerian Kependudukan

Beredar isu diberbagai media, bahwa pemerintahan Jokowi-Kalla akan membentuk Kementerian Kependudukan. Isu kependudukan ini memang hal yang mendasar dalam pembangunan suatu bangsa. Database kependudukan yang akurat dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi semua penduduk menjadi bentuk perencanaan yang akurat dan implementasi yang tepat sasaran bagi suatu pemerintahan/bangsa. Kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk menjadi hak identitas dan perlindungan hukum bagi penduduk. Database penduduk yang akurat akan menjadi dasar perencanaan dalam pembangunan, dalam penentuan hak pemilih dalam pesta demokrasi, penentuan perencanaan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

Database penduduk yang akurat hanya bisa didapat dengan melakukan modernisasi dalam pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. Dengan pelayanan yang modern, SDM yang profesional, dan pelayanan yang mampu menjangkau penduduk paling jauh dari pusat kota, akan menghasilkan output database penduduk yang akurat.

Kementerian Kependudukan, menjadi sangat penting  bagi suatu pemerintahan yang melihat bahwa sumber masalah adalah ketidak-akuratan database kependudukan, yang berakibat kepada pelemahan pelaksanaan demokrasi dan keidaktepatan sasaran pembangunan.

Menjadi sangat baik dan tepat, ketika yang dimaksud dengan Kementerian Kependudukan ini mencakup juga bidang Administrasi Kependudukan, yang selama ini ada dibawah Kementerian Dalam Negeri, bukan hanya menaikkan status BKKBN menjadi setingkat kementerian. Apabila yang dimaksud adalah mengangkat status BKKBN menjadi setingkat kementerian, tupoksinya dengan Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan tumpang tindih.

Swandy SIhotang

Pemerhati Adminduk.